Swara.JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Rombongan meninjau vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Serba Guna Lanud Adi Sutjipto yang menargetkan 1.000 orang disuntik vaksin.
Dalam kesempatan itu, Sigit mengaku siap untuk memfasilitasi seluruh elemen masyarakat yang ingin mengadakan kegiatan vaksinasi massal. Menurutnya, hal itu sebagai upaya untuk akselerasi pembentukan Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona.
“Apabila ada masayarakat berminat untuk mengadakan vaksinasi, TNI-Polri akan membantu untuk memberikan fasilitas dan menyiapkan vaksin sehingga akselerasi terbentuknya Herd Immunity segera tercapai,” kata Sigit di Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta, Kamis (8/7).
Mantan Kapolda Banten ini juga mengajak elemen masyarakat ataupun mahasiswa yang menempuh jurusan Kedokteran di DIY, untuk turut serta dan berperan aktif dalam proses vaksinasi massal tersebut.
Sigit berpandangan, semakin banyak kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, maka target dari Pemerintah untuk menciptakan Herd Immunity bakal segera terealisasi dengan segera.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini seperti di Yogya banyak sekali Universitas seperti Kedokteran atau tempat lain yang memang memilik tenaga kesehatan, dipersilahkan bagi yang mau bergabung dan mau membantu kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah baik TNI-Polri dan Dinkes setempat,” papar mantan Kabareskrim Polri ini.
Usai meninjau vaksinasi itu, rombongan menuju pos penyekatan Prambanan, Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Solo TWC, Yogyakarta.
Pada kesempatan itu, Sigit kembali memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat soal perlunya dilakukan kebijakan penyekatan. Menurutnya, hal itu sebagai strategi untuk menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona.
“Upaya yang kami laksanakan salah satunya adalah pembatasan mobilitas karena salah satu kunci penanganan Covid-19 yaitu pembatasan mobilitas,” ujar mantan Kadiv Propam Polri ini.
Dari hasil tinjauannya, kata Sigit, dalam proses penyekatan belakangan masih ditemukan kemacetan dan kepadatan. Namun, menurut Sigit, kejadian di awal kebijakan itu lantaran masih ada warga yang belum memahami soal kategori esensial dan kritikal terkait syarat pelaku perjalanan.
Setelah dilakukan sosialisasi yang masif saat ini masyarakat sudah jauh lebih memahami soal kategori sektor tersebut. Serta, adanya kesadaran bahwa apa yang dilakukan ini berdasarkan tujuan untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia.
“Oleh karena itu, perlu di sosialisasikan dan hari ini Alhamdulillah masyarakat perlahan sudah mulai paham bahwa yang boleh bekerja yang esensial dan kritikal. Semua yang kami lakukan ini adalah demi keselamatan rakyat,” tutup Sigit. (hp/*).
