Swara.MANADO — Audiens bersama Gubernur Sulawesi utara (Sulut) Olly Dondokambey, Jumat (20/05) siang tadi berkembang baik saat membahas tentang peluang kerja ke Jepang, melalui program Government to Government (G to G) dan Spcified Skilled Worker (SSW).
Ini disampaikan Kepala UPT BP2MI SulutGo usai bertandang dikantor Gubernur Sulut. Menurutnya, peluang kerja ke luar negeri di beberapa negara seperti peluang kerja ke Jepang direspon baik Gubernur. “Peluang kerja ini bukam hanya di jepang, tapi Korea Selatan, Jerman, Inggris, Rumania, Polandia, Yordania, serta beberapa negara lain di Timur Tengah,” ujarnya.
Makalalag juga mengatakan jika BP2MI telah mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun penempatan bagi pekerja migran Indonesia. “Fokus BP2MI adalah penempatan pada pengguna berbadan hukum atau sektor formal sehingga peluang kerja yang kami tingkatkan adalah peluang kerja di negara-negara Asia Timur, Eropa dan Timur Tengah yang banyak menawarkan lowongan pekerjaan pada sektor formal,” ungkap Hendra.
Lebih lanjut Hendra menyebutkan bahwa gaji yang ditawarkan oleh pengguna di sektor formal cukup fantastis. Meski dalam penempatan calon PMI masih memiliki kendala seperti penggunaan bahasa asing dan skill. “Kendalanya biaya pelatihan cukup besar. Untuk Gaji lumayan besar untuk ukuran standar gaji orang Indonesia. Misalkan Jepang dan Korea, gaji yang ditawarkan mulai dari 20 jutaan/bulan, atau Inggris dan Jerman yang menawarkan gaji mulai dari angka 30 jutaan hingga menyentuh angka 40 jutaan perbulannya,” bebernya.
Sambutan baik Gubernur Sulut Olly Dondokambey diikat dengan komitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari Sulawesi Utara.
“Peluang kerja ke luar negeri yang dipaparkan oleh Kepala UPT BP2MI Manado adalah peluang bagus yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menyejahterakan ekonomi keluarga PMI dan juga daerah,” tegas Olly.
Olly juga menambahkan terkait pelatihan bagi calon pekerja migran asal Sulawesi Utara, pihaknya akan meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk memaksimalkan balai latihan kerja milik Provinsi untuk dapat digunakan sebagai balai pelatihan bahasa dan skill bagi calon pekerja migran asal Sulut.
“Untuk melaksanakan amanat UU, balai latihan kerja milik Provinsi dapat digunakan untuk pelatihan bahasa dan skill calon pekerja migran asal Sulut. Dan sudah ada anggaran pendidikan yang nantinya bisa dialokasikan untuk putra daerah Sulut yang ingin kerja ke luar negeri, jadinya tidak usah pusing memikirkan biaya pelatihan. Teknisnya nanti tinggal didiskusikan dengan kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi,” tutup Olly. (*/mg6)
