Swara.MANADO – Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Utara (Sulut) mengungkap dua kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) pada pekan pertama bulan November ini.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto dalam press conference di Mapolda Sulut, pada Kamis 10 November 2022 pagi.
“Saya akan menyampaikan tentang penanganan tindak pidana migas yang sudah dilakukan oleh Subdit Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulut dalam kurun waktu satu minggu,” ujarnya, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Jules Abraham Abast dan Dir Reskrimsus Kombes Pol Nasriadi.
Irjen Pol Setyo Budiyanto lalu mengulas pengungkapan kasus di SPBU Manembo-nembo, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang terjadi pada Minggu 6 November 2022 dengan terlapor berinisial J.
“Kasus ini sudah dilakukan proses penyidikan. Adapun modus operandi yang dilakukan yaitu, terlapor membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU tersebut dengan menggunakan kendaraan Isuzu Panther warna abu-abu metalik dan tangki BBM-nya sudah dimodifikasi. Sehingga yang (tangki) modifikasinya itu menyebabkan kapasitas dari BBM atau solar yang seharusnya bisa dimuat mungkin tidak lebih sampai dengan 40 hingga 50 liter, bisa menjadi 350 liter,” jelas Irjen Pol Setyo Budiyanto, di depan sejumlah awak media.
Lanjutnya, BBM jenis solar tersebut kemudian dipindahkan ke mobil truk tangki berwarna biru.
“Nah, ini juga sesuatu modus yang baru. Karena truk tangki ini sebenarnya digunakan untuk pengangkutan air bersih tapi karena memang sudah didesain dan direncanakan sedemikian rupa, maka mobil untuk pengangkutan air bersih ini dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk pengangkutan BBM jenis solar. Tentu dalam proses ini banyak keuntungan yang didapatkan. Tentu kita juga melakukan penelusuran, sejak kapan mereka melakukan kegiatan ini,” jelas Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti. Antara lain, BBM jenis solar sekitar 350 liter, 1 unit mobil truk warna biru, uang tunai Rp2.050.000, 1 unit mesin pompa, 1 buah handphone, 1 unit mobil Isuzu yang tangkinya sudah dimodifikasi, serta 1 buah tangki persegi modifikasi berkapasitas sekitar 580 liter.
“Nah, (tangki) ini tentunya penggunaannya sebagai tempat untuk penimbunan dari mobil Isuzu kemudian dipindahkan dan disalurkan,” terang Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Selanjutnya, Kapolda mengulas kasus penyalahgunaan BBM jenis pertalite di SPBU Interchange Ringroad II, yang terjadi pada Rabu 2 November 2022 malam pekan lalu. Kasus ini juga sudah masuk proses penyidikan.
“Terlapornya ada 4 orang, 2 orang dari pihak pembeli, kemudian yang 2 orang dari pihak SPBU yaitu petugas atau penjual dan pengawas sift SPBU tersebut,” ucap Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Modus operandinya, mereka melakukan pembelian BBM jenis pertalite menggunakan galon atau jeriken di malam hari saat SPBU tutup dan di luar jam operasional.
“Seharusnya jam operasional SPBU tersebut dari jam 06.00 sampai dengan pukul 21.00. Kemudian operator SPBU dengan memberikan, tentu ada keuntungan yang mereka dapatkan atau memang sudah ada konspirasi antara pihak pembeli dengan pihak petugas SPBU,” tutur Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Artinya, tambah Irjen Pol Setyo Budiyanto, karena sudah dilakukan di luar jam operasional, dari harga per liternya mereka sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000 per galon atau jerikennya.
“Dengan jumlah pengisian sebanyak 14 galon atau sekitar 440 liter, melebihi kuota yang ditetapkan oleh Pertamina yaitu 120 liter untuk kendaraan roda 4 dan untuk dijual kembali BBM tesebut dengan mendapatkan keuntungan per liternya sebesar Rp2.000 di atas harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Adapun barang bukti yang diamankan petugas dalam pengungkapan kasus ini terdiri dari, BBM jenis pertalite sekitar 486 liter yang termuat dalam 14 galon atau jeriken, 1 unit kendaraan roda 4, 1 lembar nota print out dari SPBU tersebut, dan 1 lembar nota manual pembelian BBM jenis pertalite.
Untuk kedua kasus tersebut, penyidik menerapkan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi bersama seluruh stakeholders yang terkait masalah pengelolaan BBM, Kapolda Sulut menyampaikan bahwa dirinya melihat masih ada antrian panjang di SPBU-SPBU yang menyebabkan kemacetan.
“Sehingga saat itu saya memerintahkan kepada beberapa pejabat terkait di lingkungan Polda, termasuk juga saya minta peran serta dari unsur pengelola BBM, baik itu dari Patra Niaga, Hiswana Migas, depo yang ada di Bitung, semuanya memberikan informasi,” ujarnya.
Perwira nomor satu di Mapolda Sulut ini kembali menjelaskan. “Dan ini terbukti bahwa ternyata masih ada penyimpangan, penyalahgunaan bahkan kerjasama meskipun itu dilakukan oleh oknum dari SPBU, dan waktu itu sudah saya tegaskan juga tentu kita akan melakukan pendalaman. Sekiranya nanti ada pihak-pihak, badan usaha yang kemudian terlibat, saya tidak segan untuk menerapkan persangkaan terhadap korporasi. Kalau memang dari perusahaannya menikmati keuntungan kemudian membiarkan terjadinya hal-hal tersebut tapi tentu semua berdasarkan alat bukti yang ada,” tegas Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Setyo Budiyanto juga mengimbau seluruh pihak untuk mematuhi aturan terkait BBM.
“Selanjutnya kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, stakeholders, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah BBM di Sulut, laksanakan sesuai aturan dan ketentuan sehingga proses pengelolaan, pendistribusian sampai kemudian pada penjualan masalah BBM ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,” pungkas Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Sementara itu Dir Reskrimsus menambahkan, pihaknya terus melakukan penyidikan mendalam terkait kasus tersebut.
“Kelanjutan dari proses pengungkapan ini adalah penyidikan yang mendalam dari hulu sampai ke hilir. Artinya kita lebih mendalami lagi, seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, kita akan terus mengembangkan kasus ini. Apabila perusahaan itu terlibat maka kita kenakan undang-undang korporasi. Jadi bukan hanya level bawahnya tapi juga sampai ke level atasnya. Artinya ini terus berkesinambungan. Pencegahan dan sosialisasi sudah kita lakukan, tetapi apabila ada lagi pelanggaran, kita akan lakukan penindakan,” kunci Kombes Pol Nasriadi. (*/mg6).
