Swara.JAKARTA — Rencananya, kegiatan ekstra parlementer ini, tidak hanya digelar di Jakarta, namun di 19 provinsi lain. Demonstrasi itu dilakukan kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan. demonstrasi itu terkait penolakan Rencana Undang undang (RUU) Cilaka atau Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19. “Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi,” kata Said dalam pernyataan di Jakarta, Senin (24/8/2020) kemarin kepada BABE.
Penolakan Omnibus Law atau RUU Cilaka, menurut Said, dilakukan karena merugikan buruh dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta pemberlakukan upah per jam.
Selain itu, dia mengklaim undang-undang yang baru itu akan mengurangi nilai pesangon, penggunaan outsourcing dan buruh kontrak dalam jangka waktu tidak dibatasi untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang panjang dan penghapusan beberapa jenis hak cuti.
“Beberapa hal tersebut menjadi alasan mengapa KSPI meminta agar pembahasan Omnibus Law dihentikan dan pemerintah lebih fokus menyelesaikan dampak dari COVID-19,” ujarnya.
Said mengatakan selain di Kantor Kemenko Perekonomian dan DPR RI di Jakarta, aksi buruh juga akan dilakukan di 20 provinsi pada 25 Agustus 2020, Selasa hari inj. Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain di Gedung Sate Bandung di Jawa Barat, Serang di Banten, Semarang di Jawa Tengah, dan Gedung Grahadi Surabaya di Jawa Timur.
Aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan sebagainya. (Bizlaw/rdksi).
