Swara.BOLTIM — Gertakan penjabat Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Christiano Talumepa, yang mengisyaratkan mutasi pejabat di lingkup pemerintahan Boltim, menuai reaksi sejumlah tokoh masyarakat. Beredar informasi, mutasi oleh Talumepa, akan menyentuh hingga para penjabat Sangadi (kepala desa) dan aparat yang konon terlibat politik praktis.
Haikal Mokoagow, tokoh pemuda Boltim, menilai pernyataan Talumepa, tidak profesional dan penuh intrik. Penjabat Bupati memiliki tugas utama yakni menyukseskan pilkada serentak, baik pilgub maupun pilbup, khususnya di kabupaten Boltim. “Saya kira, penjabat Bupati baiknya fokus pada suksesnya pilkada serentak saja. Jangan mengutak-atik SKPD, atau mengganti Sangadi dan aparat desa. Ini bisa mengganggu stabilitas daerah, apalagi di momen politik seperti sekarang. Untuk pejabat yang takut nyamuk DBD seperti pak Talumepa, sebaiknya tidak mengundang emosi masyarakat Boltim,” ujar Haikal.
Alumni Universitas Sam Ratulangi dan dikenal vokal dalam mengkritisi pemerintah ini, mengungkapkan sebab dia menyebut Talumepa sebagai pejabat yang takut nyamuk. “Oh iya. Beliau kan pernah dikritisi salah satu anggota DPRD Boltim ketika pindah rumah dari Tutuyan ke kotamobagu, di media-media yang saya baca, alasannya karena takut nyamuk demam berdarah. Di komplek beliau tinggal, sedang mewabah DBD. Tapi faktanya, masih ada ribuan warga di sekitar yang aman-aman saja sampe hari ini. Berarti beliau saja yang takut,” ucapnya.
Dia mengimbau, para ASN termasuk sangadi dan aparat di Boltim, tidak takut dengan gertakan siapapun yang mengaku penguasa. Apalagi yang hanya bersifat sementara saja di Boltim. “Tak perlu takut, karena kita adalah negara hukum. Segala bentuk keputusan dan kebijakan itu ada regulasi yang mengaturnya, tidak bisa semena-mena. Apalagi terkait mutasi di masa pilkada, sudah jelas diatur. Bupati devinitife saja dikekang aturan, apalagi hanya penjabat,” ujar Haikal.
Haikal yang juga sekretaris DPD KNPI Boltim, meminta penjabat Gubernur Sulut, Agus Fatoni, untuk mengklarifikasi pernyataan Christiano Talumepa, yang menganggap Pin Kemendagri yang dia semat lebih sakti dari Pin Garuda Bupati devinitife. “Saya kira penjabat Gubernur Sulut, perlu mengklarifikasi pernyataan penjabat Bupati Boltim. Katanya di beberapa media, pin yang dia miliki adalah pin kemendagri. Jadi bebas melakukan apa saja termasuk mutasi pejabat. Apakah maksud beliau tidak perlu ijin mendagri karena dia utusan mendagri? Ini perlu dipertanyakan, karena kesannya beliau ini otoriter dan pongah. Sebagai rakyat Boltim, saya kritik pejabat negara seperti ini. Merusak citra pemerintah, dan mendagri,” tutur Haykal.
Terpisah mantan anggota DPRD Boltim, Adjis Mamonto juga angkat Bicara, bahwa menurutnya stetmen Penjabat Bupati Boltim yang mengertak ASN dan para Sangadi itu tidak wajar dan memancing kemarahan masyarakat. “Penjabat Bupati jangan asal ngomong, ciptakan hal yang kondusif dan laksanakan tugas sebangai pemimpin sementara di Boltim. Kalau masala ASN dan sangadi yang terlibat politik praktis, ada Bawaslu yang mengawasi, kalau terbukti ada pelanggaran silakan proses sesuai aturan yang berlaku.”tagas Aba’ Adjis, sapaan akrab. (mg7/*).
