Swara.KOTAMOBAGU – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara, Dr Arief Fadillah, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Kotamobagu Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan Penjabat (Pj) Walikota Kotamobagu Asripan Nani, Kamis 28 Maret 2024.
Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara di Manado ini menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, mengatakan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan proses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah Pemerintah Kota Kotamobagu tepat waktu dalam penyampaian LKPD kepada BPK yaitu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023,” ungkap Sugiarto.
Lebih lanjut, Pra Sugiarto Yunus mengungkapkan, dengan disampaikannya LKPD maka akan ditindaklanjuti oleh BPK dengan melaksanakan Audit Terinci atas LKPD dan akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) paling lambat 2 bulan sejak diserahkannya LKPD. “Insya Allah Kotamobagu bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lagi Tahun ini,” harapnya.
Ia menambahkan, rencananya, tim audit dari BPK akan melaksanakan audit terinci pada hari Senin 1 April 2024. Untuk itu, Sugiarto juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses audit tersebut.
Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan daerah, sekretaris daerah, Inspektur daerah, dan kepala BPKD, yang menyaksikan proses penyerahan LKPD sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (iqy).
