Swara.POLITIK — Suksesnya Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak di Sulawesi Utara (Sulut), tak lepas dari peran masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kotamobagu mengelar Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi utara (Sulut) & Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.
Agenda yang digelar di Foodsal Cafe, Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu timur ini, diikuti oleh Tokoh adat dan tokoh masyarakat yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lemabaga Perberdayaan Masyarakat (LPM), Senin 22 Juli 2024. Sementara untuk Narasumber dari Pemerintah Kotamobagu terkadang Penjabat (Pj) Walikota Asripan Nani dan Akademisi Fisip Unsrat DR Michael Mamentu.
Bertindak selaku Pemerintah, Kepala Dinas Kesbangpol Kotamobagu Hj Rafiqa Bora, mengatakan dalam pengawasan Tahapan Pilkada, Pemerintah sama-sama berupaya meminimalisir konflik dan ikut mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini. “Jika membuat laporan benar-benar terbukti dan akurat, agar bisa di proses dan tidak berbalik. Prosesnya jelas karena ada Gakumdu,” ujar mantan Kabag Humas Bolmong ini.
Mewakili Pj Walikota Asripan Nani, Bora pun menyampaikan pemerintah, bahwa tahapan Pilgub dan Pilwako di Kotamobagu akan sama halnya dengan Pemilu yabg baru saja dilewati. “Allhamdullilah di kotamobagu tidak ada kekacauan dan juga pelanggaran hingga psu. Semoga pilkada tahun ini sukses bersama,” ujarnya.
Secara bersama, ditempat yang sama, Ketua dan Komisioner KPUD Kotamobagu Minshart Manoppo, Ivan B Tandayu, Hairun Laode, Ilmi Paputungan dan Heriyana Amir menegaskan bahwa yang lebih penting dari Pilkada adalah kualitas proses tahapan Pilkada itu sendiri. Serta menyebutkan waktu Pemilihan umum Pilkada serentak 2024. “Jika ditemukan ada tahapan yang tidak sesuai, maka bisa melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Disana ada mekanisme yang pasti berproses. Ingat, 27 November 2024 nanti kita sama-sama menggunakan hak pilih kita,” kata Ivan mewakili ketua dan Komisioner.
Ketua KPUD Kotamobagu, Mishart Manoppo mengatakan KPU bekerja sesuai aturan dengan Moto Kabela, KPU melayani, dan akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan peserta baik Parpol serta Calon Walikota dan wakil walikota. “Netralitas ASN dan juga perangkat desa/kelurahan dituntut, bukan hanya netralitas penyellenggara dan panitia pengawas pemilihan umum sebagai pelaksana tekhnis,” tegasnya Acim sapaan Manoppo.
Acim mengingatkan agar tetap pada jalur pelayanan masing-masing, dan berharap turut mensukseskan Pilkada Serentak yang sudah hampir di depan mata. “Biasanya yang dijemput oleh lembaga adat hanyalah ‘ki sinungkudan’ atau pemerintah dalam hal ini, Penjabat Walikota, Camat, lurah dan Kepala desa. Jangan sampai ada BPD dan LPM yang jadi Tim sukses (TS). Sehingga KPU berharap Toko adat dan tokoh masyarakat, sama-sama menjaga dan meredam konflik-konflik yang ada ditengah masyarakat,” tutupnya. (mg3).
