Swara.POLITIK – Potensi rawan dan menghindari ketidakakuratan data pemilih, menjadi fokus Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), dalam proses Pencocokan dan Penelitian (Coklat).
![](https://swarakita.news/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_20240725-211317-300x167.jpg)
Tahapan Coklit untuk Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 ini, sudah dimulai dan diawasi bersama, baik Komisioner Bawaslu hingga Petugas pengawas lapangan, mulai sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024, mendatang.
Guna mencegah ketidakakurasian data, Komisioner Bawaslu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Akim Mokoagow mengajak, masyarakat untuk awasi bersama proses tahapan Coklit yang sedang berlangsung hingga 24 Juli nanti.
![](https://swarakita.news/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_20240725-211343-300x162.jpg)
Akim mengatakan jika Coklit ini adalah bagian dari tahapan tahapan-tahapan yang ada pada pelaksanaan di setiap pemilihan, baik Pilpres/Pileg maupun Pilkada. “Tahapan Coklit tersebut merupakan tahapan yang Krusial. Sebab dari tahapan inilah yang menentukan hak pilih masyarakat di cocokan dan diteliti agar nantinya bisa diakomodir dan terpenuhi hak masyarakat wajin pilih khususnya Pilkada serentak 2024 November mendatang,” kata Akim.
![](https://swarakita.news/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_20240725-211504-300x155.jpg)
Dalam melaksanakan Coklit, Pantarlih mendatangi setiap rumah secara langsung, untuk memastikan data dan hak pilih masyarakat itu terjamin.
katanya. “Bawaslu Bolmong sampaikan potensi kerawanan yang rentan terjadi pada pelaksanaan Coklit,” katanya.
Akim pun membeberkan unsur-unsur potensi kerawanan yang terjadi pada pelaksanaan Coklit, diantaranya.
– Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung.
– Pantarlih melimpahkan/ menyuruh orang lain untuk mencoklit
– Pantarlih tidak melaksanakan Coklit dengan tepat waktu.
– Pantarlih mencoret pemilih yang memenuhi syarat (MS)
– Pantarlih tidak mencoret Pemilih, yang tidak memenuhi syarat (TMS)
– Pantarlih tidak meminta/Melihat KK, KTP Pemilih
– Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas
– Pantarlih tidak menindaklanjuti masukan/ tanggapan masyarakat.
– Pantarlih tidak memakai perlengkapan Coklit (Rompi & Topi) pada saat Coklit.
– Pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit.
– Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana Teknologi
![](https://swarakita.news/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot_20240725-211438-300x178.jpg)
Serangkaian kerawanan yang mudah terjadi di atas, membuat Bawaslu Bolmong mengajak seluruh masyarakat bersama-sama dalam mengawasi Pantarlih pada saat melakukan Coklit. Meski begitu, dalam pencegahannya, Bawaslu Bolmong pun menyiapkan Posko Kawal Hak Pemilih.
“Kekhawatiran dengan adanya kerawanan dalam proses Coklit yang dilakukan Pantarlih. Silahkan melapor ke Posko kawal hak pilih yang tersebar di setiap Kecamatan (Panwascam) sampai kelurahan desa (PKD). Ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengadu jika terjadi kesalahan saat proses pencoklitan berlangsung,” tutup Akim. (adve/*).