Swara.POLITIK – Agar tahapan kampanye Pemilihan kepala daerah (Piklada) serentak 2024 yang tengah bergulir, bisa berjalan dengan baik dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) gencar melakukan sosialisasi.
Hal itu dibuktikan dengan sejumlah giat sosialisasi yang digelar Bawaslu Bolmong bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bolmong, Jumat, 11 Oktober 2024, di Lapangan Kantor Bupati Bolmong. dengan tema “Netralitas ASN, TNI/Polri, Lurah dan Kepala Desa”.
Sebelum Talk Show digelar Pukul 13.30 Wita, Sore tadi. Ketua dan Komisiner serta Sekretaris Bawaslu Bersama Forkopima serta Pimpinan sejumlah lembaga keuangan bank dan Non bank, mengikuti Lari Senang, Jalan Sehat dan senam Zumba bersama, yang dipusatkan di Lapangan upacara Kantor Bupati Bolmong.
Rangkaian giat sosialisasi Netralitas Pilkada, dijadwalkan dengan baik, dan berakhir luar biasa. Mulai dari Olahraga, Talk Show, hingga Sosialisasi yang dikemas dengan pertunjukan konser music, yang memuat pesan-pesan Pilkada Damai dan Aman, serta menjaga Netralitas, dikhususkan bagi ASN, TNI-POLRI, Lurah dan Kepala Desa.
Giat Talkshow berlangsung aktif dan penuh dengan pesan dari para narasumber. Salah satunya dari Penjabat Bupati (Pj) Bolmong dr Jusnan Calamento Mokoginta. “Tujuan kita bersama agar Pilkada di Bolmong berjalan baik dan berintegritas, sebagai Pj Bupati, saya menegaskan ASN tidak terlibat politik praktis. Dan kami tidak main-main, begitu ada laporan kita proses, apalagi sebelum ini juga ada beberapa laporan yang masuk dan kita tindaklanjuti, hanya untuk supaya tujuan kita bersama Pilkada Bolmong berintegritas,” kata Jusnan.
Begitu pula dengan Kapolres Bolmong AKBP Muhammad Chaidir, yang sempat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ini adalah suatu gagasan yang sangat positif dari Bawaslu Bolmong. “Memang butuh komitmen kuat kita bersama dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 ini. Kita harus netral, tentu bersama TNI/Polri dan Jaksa, kita berkerja sama dengan Bawaslu untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 2024 ini. kita akan awasi selama pelaksanaan Pilkada sampai pada pencoblosan, apabila ada yang tidak netral, tentu kita akan tindak tegas,” tukasnya.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke pihaknya apabila terindikasi ada TNI/Polri yang tidak netral. “1 x 24 jam, Gakumdu siap. Bukan hanya soal netralitas tapi politik uang dan indikasi pelanggaran Pemilu lainnya. Kita siap menjaga pesta demokrasi 2024,” tambahnya.
Narasumber lainnya, Dandim 1303/Bolmong Letkol Inf Fahmil Harris diwakili Mayor Cke Mustafa Umboh Pabung Kodim 1303 menyampaikan tugas TNI itu ada dua, masing-masing operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), OMP merupakan segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer.
Sementara itu, konteks OMSP merujuk pada pengerahan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-tugas non tempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, penanggulangan akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya. Termasuk membantu Pemda dan Polri. “Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (2b), termasuk di dalamnya kita mendukung, dan bagaimana agar boleh berjalan lancar,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Toar Palilingan, Akademisi Unsrat menyampaikan, dalam kita memilih nanti, tentu harapan kita bisa menciptakan pemimpin yang betul-betul berintegritas. Menurutnya, pemimpin yang berintegritas tentu dilahirkan dari proses yang berintegritas.
Ia menjelaskan, sesuai dengan data, atau informasi pemetaan, indeks kerawanan Pemilu yang didasarkan pada hasil Pemilu terakhir, memang Sulut cukup mengkhawatirkan tingkat kerawanannya, karena kata dia, berada di bawa Maluku Utara.
Dan itu indikator yang ikut menyimpang yaitu masalah netralitas beruntung Kabupaten Bolmong tidak masuk 3 besar, Namun ini, merupakan peringatan dini supaya kita bisa melakukan upaya pencegahan.
Kegiatan ini menurut Toar, sangat baik, kegiatan yang digelar untuk mencegah potensi akan terjadinya ketidaknetralan terutama untuk jajaran ASN para sangadi dan lurah, karena TNI/Polri ini cukup tegas dan disiplin, tentu agak berbeda dengan tingkat ASN sampai ke bawah. “ASN dituntut untuk netral dan tidak memihak, tetapi memiliki hak pilih. Beda dengan TNI/Polri netral dan tidak punya hak untuk memilih. Sementara ASN UU No. 20 Tahun 2023 yang paling terakhir di dalam pasal 2 maupun 9 itu jelas memposisikan asas netralitas ASN,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Bolmong Radikal Mokodompit yang didampingi Komisioner Bawaslu Bolmong Neyla Montolalu dan Akim Mokoagow mengapresiasi kehadiran Forkopimda dan seluruh undangan dalam agenda Bawaslu tersebut. “Kami mengimbau kepada seluruh ASN, TNI/Polri dan Lurah dan serta Kepala Desa, agar tidak terlibat aktif dalam kegiatan kampanye atau memberikan dukungan-dukungan yang sangat merugikan calon yang lain. Mari kita jaga daerah kita agar Pilkada serentak 2024 di Bolmong berjalan dengan baik dan tentu berintegritas,” tutupnya.
Hadir juga dalam rangkaian agenda tersebut, Komisioner KPU Bolmong Alfian Pobela, Sekda Bolmong Ramlah Mokodongan, Pimpinan OPD Bolmong, ASN lingkup Pemkab Bolmong, TNI/Polri, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Bolmong, dan tamu undangan. (Adve/mg4).
