swara, MELONGUANE – Penjabat Bupati Kepulauan Talaud, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi, M.Env, Mgmt, secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026, yang digelar melalui Zoom Meeting, Kamis (17/04/2025).
Acara yang dipusatkan di Aula Bapelitbang Kabupaten Kepulauan Talaud ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting daerah, di antaranya, Kapolres Kepulauan Talaud, AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H, Dandim 1312/Talaud, Letkol Inf. Sigfried W. Panaha, S.Sos, Sekretaris Daerah, Dr. Yohanis B.K. Kamagi, A.P., M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Engelbertus Tatibi, M.E, Para Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, dan perwakilan instansi vertikal seperti Karantina Wilayah, Korwatsal SDKP, serta UPP Kelas III Melonguane.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati menekankan bahwa Musrenbang kali ini merupakan momen strategis untuk penajaman, penyelarasan, serta klarifikasi terhadap rancangan RKPD tahun 2026, agar menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyatukan pandangan dan menyepakati program prioritas pembangunan daerah tahun 2026,” ujar Manumpil.
Ia juga menyampaikan capaian pembangunan yang telah diraih Kabupaten Kepulauan Talaud serta arah kebijakan pembangunan ke depan, yang akan difokuskan pada penguatan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Bupati berharap seluruh unsur terkait mulai dari DPRD, perangkat daerah, camat, hingga seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif, agar RKPD yang dihasilkan nantinya selaras dengan prioritas pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.
“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif dan menyentuh kepentingan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan pada tahun anggaran berikutnya.(nal)
