Swara.JAKARTA — Peluang kerja lewat program SSW di Jepang, dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Talaud. Hal itu tertuang dalam perjanjian kerjasama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bertempat di Kantor BP2MI Pusat, (Selasa 23/2) kemarin.
Bupati Talaud Elly Lasut mengaku bersykur dengan adanya peluang kerja di Jepang. Pemerintah daerah kata Elly, siap akan memfasilitasi bahkan siap untuk menganggarkan dana lewat APBD untuk pelatihan bahasa sebelum akan diberangkat ke Jepang. “Ada Seribu lima ratus anak muda Talaud yang sudah kita siapkan,” ucap Elly.
Menurut Elly jumlah anak muda yang akan direkrut untuk diberikan pelatihan bahasa itu, nantinya akan diambil dari setiap desa dan kelurahan. Setiap desa dan kelurahan akan direktur 10. “Jadi nantinya selain APBD, ada juga dana desa akan dimanfaatkan untuk membiayai pelatihan. Ini bukti keseriusan kami pemerintah untuk memanfaatkan peluang kerja di Jepang,” kata Elly.
Penandatangan kerja sama itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Talaud, dan Takumi Koba Indonesia. Hadir juga, Sestama BP2MI Tatang Budi Utama Razak, Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah, Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, para pejabat eselon II di lingkungan BP2MI, serta Direktur utama Takumi Koba Indonesia Mr Tomonori Kobayasi, Direktur Utama Vital Corporation Mr Dai Kawasaki, Kepala UPT Seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual serta para undangan yang ikut melalui virtual.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, MoU ini salah satu Badan Hukum yang memiliki inisiatif untuk menyiapkan dan meningkatkan SDM dalam rangka penempatan, khususnya ke negara Jepang. Benny mengatakan, momentum hari ini dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, pemerintah daerah maupun pihak swasta. Benny menjelaskan, salah satu dari 9 program prioritas BP2MI, yakni menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, khususnya untuk penempatan negara-negara yang bekerjasama secara G to G dengan Indonesia.
“Saya sering sampaikan dalam forum-forum bahwa kontribusi dan pengorbanan Pekerja Migran kita terhadap Indonesia tidaklah main-main. Remitansi sebesar 159,7 triliun yang hampir setara dengan sumbangan migas kita, dan juga tidak kalah dengan sumbangan sektor wisata Indonesia,” ujarnya.
Di masa pandemi ini lanjutnya, meskipun pekerja migran Indonesia mengalami dampak yang luar biasa, namun seiring dengan pembukaan secara terbatas negara-negara penempatan, maka PMI dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri akibat pandemi. “Saya mengajak untuk mengubah paradigma, menerapkan nilai-nilai pelayanan
dengan rasa hormat, karena PMI sejatinya adalah Pahlawan Devisa yang patut dan layak diberikan pelayanan sebagai warga negara VVIP,” katanya.
Langkah cepat dan tepat Bupati Talaud, mendapat apresiasi dari mantan Senator ini, karena Pemkab Talaud yang datang jauh dari Timur Indonesia dengan niat komitmen dan serius dalam penyiapan SDM ke luar negeri. Apalagi penempatan ke Jepang ini memiliki prospek yang luar biasa. Yakni untuk jabatan perawat dan Caregiver (pengasuh lansia) dengan gaji yang cukup besar, yakni mencapai 22 juta sampai 27 juta dengan kontrak kerja 5 tahun.
Sehingga Benny berharap inisiasi seperti ini dapat dilakukan di daerah-daerah lain. Selain
itu Benny meminta agar UPT-UPT yang ada di daerah harus aktif dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan.
Ditempat berbeda, Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag menambahkan, selain sosialisasi, pihaknya terus melakukan penjajakan dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang ada di Sulut. “Kerjasama Pemkab Talaud dengan BP2MI sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memanfaatkan peluang kerja di Jepang terlebih bagi para anak mudah di Talaud,” katanya.
Selain kata Hendra, langkah Pemkab Talaud sebagai rasa tanggungjawab dalam memberikan perlindungan teknis bagi calon Pekerja migran Indonesia sebelum bekerja ke luar negeri.
Hendra mengatakan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), salah satu tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan kompetensi calon PMI adalah menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja, melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.
“Ini patut diberikan apresiasi. Sebab peluang ini mampu dimanfaatkan bagi pemerintah daerah. Betapa bangganya anak mudah di Talaud, yang diberikan pelatihan tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun. Nah, hari ini Kabupaten Talaud sudah memulai. Mudah-mudah ada kabupaten
kota di Sulut yang akan menyusul,” katanya.
Hendra menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Talaud andil dalam menunrunkan angka pengangguran di Sulut. Terobosan Bupati Talaud yang luar biasa ini, memungkinan teman-teman dari daerah lain tertarik untuk bekerjasama. (*/rdsk)
