Swara.HUKRIM — Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali disoroti. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) diminta melakukan evaluasi atas kinerja, serta segera mencopot jabatan AKBP Indra Wahyu Madjid SIK sebagai Kepala Kepolisian resort (Polres) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Hal itu ditegaskan Aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR) Parindo Potabuga.
Bukan tanpa dasar mantan Kader HMI ini menyampaikan hal tersbeut, bahkan bukan tanpa dasar pihaknya menilai, jika Polres Bolsel lemah dalam penanganan sejumlah kasus. Dia pun menduga tidak solidnya Kapolres dan bawahan, sehingga tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang sifatnya sulit. “Ada tiga kasus sulit yang kami nilai Kapolres Bolsel gagal menyelesaikannya, apakah ini memang sulit di ungkap atau terjadi pembiaran,” ucap Aktivis berdarah Bolsel ini dengan nada kesal.
Parindo pun merinci sejumlah kasus yang dinilai sulit ditangani oleh Polres bolsel dibawah Kepemimpinan Kapolres Indra. Diantaranya Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang melibatkan pengusaha ternama di kotamobagu, kasus PETI rata ulang yang mengakibatkan kematian dan kasus penyitaan batu hitam di Polsek Posigadan. “Malah kami menduga tiga kasus sulit ini ,bukan tidak mampu diselesaikan oleh Mapolres Bolsel tapi ada upaya pembiaran yang dilakukan Kapolres,” terangnya.
Menurut Parindo, bukan hanya tiga kasus tadi yang menjadi sorotan dan catatan merah buat Kapolres Bolsel. Tapi ada juga persoalan internal di pihak kepolisian yang hari ini masih menjadi tanda tanya besar, yang berkaitan dengan anggaran. Parindo pun menyebutkan persoalan Dana sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) kemarin yang berjumlah kurang lebih 350.000.000.
Parindo menyebutkan jika informasi tersebut juga bukan tanpa dasar. Pihaknya menyimpan bukti dari sumber informasi yang namanya tidak dimediakan. Dimana tambah Parindo, anggaran yang diterima oleh para pemateri dalam sosialisasi tersebut hanya 100.000.000 saja dan sisahnya tidak tau dikemanakan. “Jadi Sisa uang tersebut adalah haknya anggota yang melakukan Kegiatan sosialisasi selama tahapan pilkada, tapi anehnya hingga hari ini hak mereka tidak kunjung diberikan oleh Pimpinan,” beber Mantan Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) ini.
Olehnya lanjut Parindo yang juga pernah digembelng di organisasi ekstra mahasiswa yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kembali dengan tega meminta kepada Kapolda Sulawesi Utara Irjen Yudhiawan Wibisono untuk segera meng Evaluasi Kapolres Bolsel. Hal ini guna menghindari situasi yang bisa menimbulkan presenden buruk di institusi Polri, terlebih di internal Polres Bolsel dan Polda Sulut.
“Kami melihat di internal Polres bolsel juga sudah tidak solid, sudah ada Perwira pertama dan perwira menengah yang melakukan perlawanan karena arogansi Kapolres, kemudian ditambah dengan beberapa penyelesaian kasus yang mandek. Olehnya kami meminta kepada Kapolda Sulut untuk segera melakukan evaluasi terhadap Kapolres Bolsel dengan cara diganti. Ini sangar perlu dilakukan agar ada penyegaran di tubuh Polres Bolsel,” tutupnya. (mg3).
