Swara.BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Bolsel berkomitmen kuat untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bolsel, dr Sadly Mokodongan, pada Rabu, 11 Oktober 2023. Dimana menurutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 telah mengatur standar teknis menyediakan layanan dasar dalam berbagai aspek kesehatan, termasuk layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir.
“Terdapat 12 standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, yang mencakup sejumlah kelompok seperti balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, lansia, serta pelayanan untuk penyakit TBC, HIV, Hipertensi, diabetes, dan ODGJ,” ujar Sadly.
Ia mengatakan, SPM ini menjadi acuan menjadi penting bagi Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.
Dr Sadly pun mengingatkan bahwa Undang-undang mewajibkan Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selain itu, dr Sadly juga menekankan bahwa angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan suatu daerah.
“Oleh karena itu, memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir adalah langkah preventif yang sangat penting dalam upaya menurunkan AKI dan AKB,” ucapnya.
dr Sadly menambahkan, bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Bolsel terus mengalami perkembangan dalam sektor kesehatan.
“Meskipun Bolsel adalah daerah yang relatif baru, komitmen serius dari para pemimpin daerah tersebut mendorong pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, serta perluasan layanan kesehatan di wilayah tercinta mereka,” jelas Kadis.
Terkait layanan kesehatan universal, dr Sadly menekankan bahwa hampir 100 persen penduduk Bolsel saat ini menggunakan BPJS Kesehatan yang didanai oleh daerah.
Prestasi luar biasa ini terlihat dalam penghargaan atas cakupan kepesertaan tertinggi dalam Cakupan Kesehatan Universal (UHC), yang mencapai 95,83 persen dari penduduk sebagai peserta JKN/KIS.
“Nah hal ini membuktikan komitmen Bolsel untuk menjamin akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya,” tandasnya. (rala).
